• Sabtu, 22 Januari 2022

Pinjol Ilegal Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Tidak Perlu Adanya Pelunasan

- Minggu, 28 November 2021 | 19:25 WIB
Sumber gambar: pixabay / herbinisaac Caption tentang  ilustrasi pinjol melalui kacamata hukum tertulis Indonesia (Pixabay)
Sumber gambar: pixabay / herbinisaac Caption tentang ilustrasi pinjol melalui kacamata hukum tertulis Indonesia (Pixabay)

POJOK MADURA – Dengan maraknya pinjaman online atau biasa disebut sebagai pinjol, makin banyak juga beberapa oknum yang menerapkan pinjol namun secara ilegal.

Pinjol secara ilegal dapat diketahui melalui beberapa cara, melakukan cek terhadap legalitas dari pinjol tersebut.

Selain itu anda dapat menggunakan pinjol yang memang sudah terdaftar dan terpercaya. Karena pinjol ilegal secara hukum tertulis Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum.

Baca Juga: Anji Kembali Dengan Konten Sidak Dadakan Musisi, Siap - Siap Sekarang Giliran Jogja

Akan dijelaskan terkait pandangan hukum tertulis Indonesia terhadap pinjol ilegal yang dikutip Pojokmadura.com dari Instagram @kemenkominfo.

Terdapat dua pandangan hukum pinjol ilegal antaranya yaitu menurut hukum pidana dan hukum perdata.

Pandangan hukum pidana merujuk pada Pasal 13 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pinjol ilegal tidak memenuhi suatu perjanjian.

Baca Juga: Contoh Soal dan Kunci Jawaban PAS UAS PJOK Kelas 5 SD MI Semester 1 Bagian 1 Nomor 11-20

Sebagaimana jasa pinjol ataupun jasa non pinjol harus memiliki status legal dan melalui OJK untuk menetapkan perjanjian hutang antara nasabah dan jasa peminjam uang.

Halaman:

Editor: Faizi Umar

Sumber: Instagram @kemenkominfo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X